Sekapur Sirih - Mei 2011

Jadikan Rakyat Indonesia Hidup Bermartabat

Oleh Luthfi Mardiansyah, Ketua IPMG (dimuat di Suara Pembaruan edisi 18 April 2011)

Pemerintah bertekad segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Saat ini rancangan Perpres tersebut tengah dilakukan sinkronisasi dengan usulan perubahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ibaratnya saat ini memang sudah ada di jalan tol. Namun adakah kemungkinan 'mobil' yang sudah ada di jalan tol ini mandek atau bahkan mogok?

Perpres ini, jika nanti disahkan, akan melengkapi sembilan Perpres dan sepuluh Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU SJSN tersebut disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, tepatnya 19 Oktober 2004. Dengan adanya UU ini, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai 'negara tanpa jaminan sosial' akan segera luntur.

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seumur hidup. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatannya karena menderita sakit, mengalami kecelakaan. kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

SJSN seperti yang diatur dalam UU No.40/2004 adalah jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial dan bantuan sosial atau kombinasi keduanya. Asuransi sosial maksudnya tiap orang yang bekerja dan mempekerjakan orang lain, baik itu di sektor formal maupun informal, selama dia mampu wajib mengiur tiap bulannya sesuai dengan persentasi tertentu untuk jaminan sosialnya.

Intinya SJSN harus menjamin bahwa seluruh rakyat baik itu PNS, buruh formal ataupun informal, petani, nelayan, pedagang kecil dan sebagainya mendapatkan benefit (manfaat) yang sama atas jaminan sosial, yang berarti sama-sama hidup bermartabat. Sehingga tidak ada lagi keluhan mahalnya harga obat. Harga obat terasa mahal karena selama ini masyarakat membiayai sakitnya dari kantong sendiri. Keluhan semacam ini tidak akan ada lagi kalau pemerintah membayarnya dengan sistem jaminan perlindungan dan kesejahteraan.

Meski demikian, setelah hampir 7 tahun berlalu, pemerintah baru menerbitkan Perpres mengenai Tata Kerja dan Organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Sedangkan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang merupakan salah satu syarat mutlak dijalankannya SJSN belum dibentuk. Memang, perlu ada UU untuk membentuk BPJS. Dan kabarnya pemerintah sudah menunjuk empat lembaga yang diperintahkan menjadi penyelenggara SJSN adalah Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri.

UU SJSN memang mengamanatkan tentang jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Namun apakah negara mampu melakukan ini dengan serentak? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Namun apapun pilihan pemerintah untuk mendorong salah satunya menjadi prioritas pelaksana, prioritas itu harus bersih dari kepentingan politisasi. Artinya benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah memang sudah seharusnya melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti UU dengan menyiapkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk mengeluarkan keputusan presiden mengenai yang menjadi prioritas jaminan tersebut.

Sedangkan untuk pelaksanaannya, dibutuhkan berbagai instrumen lainnya karena dalam jaminan kesehatan ini digunakan sistem asuransi sosial. Sedangkan kewajiban membayar premi, bagi yang mampu diwajibkan membayar sendiri atau dibayar oleh majikan atau perusahaan. Tetapi bagi yang tidak mampu, pemerintah yang akan membayarnya.

Selama ini sebenarnya pemerintah sudah melaksanakan kelima poin tersebut, namun secara sporadis, masih sepenggal dan belum secara komprehensif. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana pelaksanaannya tersistem dan masyarakat 'yang menjadi kewajiban' pemerintah itu masuk sistem itu. Meskipun harus kita akui masuk sistem itu bukan persoalan mudah, apalagi ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar.

Lamban

Jika melihat upaya pemerintah yang baru hendak mewujudkan dua Perpres dari sembilan Perpres dan sepuluh Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan UU SJSN, jelat terlihat bahwa reaksi pemerintah terhadap SJSN memang lamban. Sangat bertolak belakang dengan upaya menalangi Bank Century atau respons pada kasus dugaan suap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Chandra.

Pemerintah terkesan 'mengabaikan' SJSN yang bisa berarti mengabaikan keberadaan jutaan rakyat, termasuk buruh, miskin, yang menjalani masa tua tanpa pensiun. Apalagi, jaminan bisa berobat bila sakit.

Sampai saat ini pemerintah baru memberikan jaminan sosial penuh kepada 4 juta pegawai negeri sipil dan TNI/Polri. Pemerintah membayar premi mereka lewat APBN, yang melanggar prinsip jaminan sosial juga karena dianggarkan setiap tahun setiap ada yang pensiun. Kalangan buruh menggugat pemerintah tidak adil karena terus menopang PNS dan TNI/Polri dengan mengabaikan buruh dan masyarakat pembayar pajak.

Mungkin ada yang berpikir pragmatis, SJSN hanya akan menguras APBN sedikitnya Rp37 triliun dan berpotensi menjadi subsidi baru. Padahal, sesuai data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2009, ada 29,11 juta pekerja formal dan 8,96 juta orang yang bekerja di luar negeri yang berpotensi mampu membayar sendiri premi SJSN. Pemerintah tinggal memikirkan 75,76 juta pekerja informal, yang setelah menyadari manfaat dari jaminan sosial akan lebih tekun membayar premi sendiri.

Yang pasti, yang dibutuhkan sekarang adalah satu langkah permulaan yang harus dilakukan sekarang untuk menapaki 1.000 anak tangga ke puncak kesejahteraan sosial. Kita belum terlambat memulai SJSN yang tidak diskriminatif, layanan tidak terbatas, dan memakai prinsip wali amanah.

Amerika Serikat saja memulai SJSN saat pendapatan per kapita baru US$600 per tahun. Korea Selatan memulai SJSN saat pendapatan per kapita baru US$100, dan kini sudah punya tabungan dana pensiun US$240 miliar (setara Rp2.160 triliun). Saat Jerman memulai SJSN lebih dari satu abad lalu, jumlah pekerja formal baru 10% dari total angkatan kerja. Jadi, apa lagi yang membuat pemerintah terus mengulur waktu mewujudkan SJSN?

Sekapur Sirih - April 2011

IPMG Dukung Kampanye Penggunaan Antibiotik Secara Tepat pada Hari Kesehatan Dunia

Asosiasi perusahaan farmasi multinasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia, IPMG (International Pharmaceutical Manufacturers Group), mendukung kampanye nasional "Gunakan Antibiotik Secara Tepat untuk Mencegah Kekebalan Kuman" yang diusung Kementrian Kesehatan.

Kampanye ini sejalan dengan tema "Antimicrobacterial Resistance and its Global Spread" yang dipilih WHO untuk memperingati hari Kesehatan Dunia 2011 yang jatuh pada 7 April.

Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak mengatakan kampanye penggunaan antibiotik secara tepat penting dilakukan untuk menanggulangi masalah kesehatan yang timbul seiring resistensi mikrobial yang makin berkembang belakangan ini akibat penggunaan antibiotik secara salah.

Asosiasi farmasi internasional IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) di mana IPMG merupakan salah satu anggotanya juga mendukung penuh kampanye global antimicrobial resistance tersebut.

Parulian mengatakan anggota-anggota IPMG, selaras dengan IFPMA, akan terus berinvestasi pada program riset untuk menemukan obat-obatan antibakteri baru, bekerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor kesehatan dalam program pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendukung upaya WHO dan Kementrian Kesehatan RI mengkampanyekan penggunaan antibiotik secara bijak.

Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteria. Sayangnya, banyak sekali ditemukan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Misalnya, pemberian antibiotik yang kurang tepat oleh dokter, pasien yang tidak disiplin dalam meminum antibiotik, dan pengobatan mandiri dengan antibiotik tanpa resep dokter. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat secara berulang-ulang membuat tubuh seseorang menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga pengobatan antibiotik akhirnya menjadi tidak efektif lagi.

Parulian mengatakan salah satu cara yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi resistensi mikroba adalah dengan mendorong pemberian dan penggunaan antibiotika secara bijak dan tepat. Hal itu membutuhkan kerja sama erat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan, dan perusahaan farmasi berbasis riset siap untuk berkontribusi positif dalam upaya bersama tersebut.*

Sekapur Sirih - Maret 2011

IPMG Dan Harga Obat

Asosiasi perusahaan farmasi multinasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia (IPMG – International Pharmaceutical Manufacturers Group) tidak boleh ikut campur dalam keputusan penetapan harga obat oleh ke-25 anggotanya.

Hal itu sesuai dengan peraturan mengenai kartel dan kode etik yang dianut IPMG bahwa setiap pelaku industri secara independen dapat menetapkan sendiri harga produk yang dihasilkannya, tegas Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak.

Oleh karena itu, IPMG tidak dapat mengikuti langkah asosiasi perusahaan farmasi nasional yang menghimbau para anggotanya untuk tidak menaikkan harga produk obat mereka tahun ini, karena hal ini berpotensi melakukan pelanggaran anti-trust. Akan tetapi, IPMG tetap meneruskan permintaan pemerintah terkait harga obat kepada para anggotanya untuk diketahui dan dapat dipertimbangkan.

IPMG memiliki komitmen kuat untuk turut memastikan ketersediaan obat-obatan yang berkualitas, berkhasiat dan aman di Indonesia. Namun demikian, IPMG tidak dapat atau akan mengatur para anggotanya terkait harga obat demi perwujudan komitmen tersebut, jelas Parulian.

IPMG sebagai asosiasi dilarang untuk mendiskusikan atau mengupayakan penyelarasan harga diantara para anggotanya yang telah menanamkan investasi milyaran dolar untuk terus melakukan riset dan pengembangan obat-obatan baru.

IPMG dapat memahami dan mendukung kebijakan pemerintah yang mengontrol harga obat, khususnya yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional, demi mengatasi tingginya biaya kesehatan di Indonesia, kata Parulian. Namun, meminta produser untuk tidak menaikkan, atau malah menurunkan, harga obat bukanlah solusi ideal.

Untuk menciptakan sistem kesehatan dasar yang mampu memberikan layanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau bagi seluruh anggota masyarakat, IPMG menyarankan pemerintah untuk segera mengimplementasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem ini akan sangat meringankan beban biaya kesehatan masyarakat, khususnya warga miskin, yang selama ini harus menanggung sendiri ongkos kesehatan yang timbul saat mereka sakit.

IPMG sendiri akan terus mendukung pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obat berkualitas tinggi, aman dan berkhasiat, khususnya obat-obatan penting dan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia.*

Sekapur Sirih - November 2010
IPMG Meluncurkan Program Penguatan Posyandu

IPMG baru-baru ini meluncurkan program Penguatan Posyandu dengan menggandeng Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK) dan Save the Children.

Program yang merupakan realisasi dari tanggung jawab sosial IPMG ini, bertolak dari keprihatinan IPMG akan masih tingginya angka kematian bayi di Indonesia yang antara lain disebabkan oleh status gizi yang buruk yang berdampak pada lemahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Program Penguatan Posyandu ini sebenarnya diprakarsai oleh Save the Children. "IPMG terdorong untuk turut mendukung keberlanjutan program ini karena ia menyasar perbaikan gizi anak melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kemandirian," ujar Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak.
Parulian menambahkan bahwa IPMG juga memilih program ini sebagai respon terhadap himbauan Kementerian Kesehatan terhadap sektor swasta untuk mendukung Posyandu melalui program CSR.

Melalui program Penguatan Posyandu ini, IPMG akan bekerja sama dengan Yayasan SEMAK dan Save the Children selama satu tahun ke depan untuk memperbaiki gizi anak-anak di desa Tagog Apu dan Cempaka Mekar di Kecamatan Padalarang.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu/keluarga tentang pola pemberian makan yang sehat bagi balita dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan sehat pada keluarga-keluarga di kedua desa tersebut. Dengan melibatkan 250 kader pada 47 posyandu, program ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa perbaikan gizi anak-anak dari sekitar 1.750 keluarga.

Peluncuran program Penguatan Posyandu ini dilaksanakan melalui acara semiloka bertema "Pencegahan Malnutrisi dan Peningkatan Status Gizi Balita di Kabupaten Bandung Barat" yang dilaksanakan pada 25 November 2010 di Padalarang, Bandung Barat.

Sejak didirikan tahun 2002, IPMG telah melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial di sektor yang sesuai dengan bidang usaha dan kompetensi ke-25 anggotanya, yaitu kesehatan. Program-program yang pernah dilakukan IPMG antara lain program penanggulangan anemia di Jakarta, Jawa Barat dan Kepulauan Seribu, pemberian beasiswa kepada sejumlah mahasiswa sekolah farmasi ITB dan bantuan kepada korban bencana alam di Yogyakarta dan Padang beberapa waktu lalu.*
Sekapur Sirih - November 2010
IPMG Menyelenggarakan Forum Diskusi Media tentang Bahaya Obat Palsu

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya obat palsu IPMG telah mengadakan Forum Diskusi Media bertema "Obat Palsu Mengancam Kesehatan Masyarakat" pada 22 November 2010 di Hotel Nikko, Jakarta.

Melalui Forum Diskusi Media tersebut, IPMG berharap dapat mendorong terciptanya diskusi di antara masyarakat dan kebiasaan masyarakat mencari informasi tentang obat palsu.

Forum Diskusi Media yang dibuka oleh Puspo Sumadi, Ketua Sub-Komite Anti-Pemalsuan Obat dan Keamanan Obat IPMG, tersebut menampilkan sejumlah pembicara, yaitu  Dr. Slamet Budiarto,SH,MH.Kes (Sekjen Ikatan Dokter Indonesia), Bapak Tulus Abadi (Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dan Dra. Lucky S. Slamet M.Sc (Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Para pembicara sepakat bahwa salah satu faktor utama masih maraknya pemalsuan obat dan peredaran obat palsu di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Meski sejumlah peraturan perundang-undangan menetapkan sanksi maksimum yang berat, hukuman pidana yang dijatuhkan bagi para pemalsu dan pengedar obat palsu selama ini terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Sementara di sisi lain, kesadaran masyarakat akan keberadaan obat palsu dan dampak konsumsi obat palsu terhadap kesehatan mereka masih rendah.

Untuk menekan peredaran obat palsu di dalam negeri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berencana meluncurkan Satuan Tugas Obat dan Makanan pada akhir tahun 2010. Satuan Tugas Obat dan Makanan ini diharapkan dapat menjembatani pertukaran informasi mengenai peredaran obat di antara regulator, industri farmasi, badan hukum terkait dan organisasi internasional terkait sehingga dapat menekan peredaran obat palsu dengan lebih efektif.

IPMG sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas Obat dan Makanan tersebut. "Pembentukan Satgas Obat & Makanan telah lama dinantikan di Indonesia. Satgas ini diharapkan dapat mengantisipasi peredaran obat palsu di Indonesia, sehingga masyarakat dapat terhindar dari penggunaan obat palsu," ujar Parulian Simanjuntak.

Konsumsi obat palsu tidak menyembuhkan penyakit dan bahkan bisa berakibat fatal. "Mengingat sulit untuk membedakan obat palsu dari yang asli, maka cara paling jitu untuk menghindari obat palsu adalah dengan membeli obat di tempat yang resmi," tegas Puspo Sumadi.*
SEKAPUR SIRIH SELANJUTNYA >>
Tentang Kami
Sekapur Sirih
Tentang IPMG
Struktur Organisasi
Anggota IPMG
Index | Sekapur Sirih
» 2015
  » April
  » Juni
» 2014
  » Juni
  » Oktober
  » Desember
» 2013
  » Maret
  » Nopember
» 2012
  » Juli
  » Agustus
  » Oktober
» 2011
  » Mei
  » Juni
  » September
May 2011
SuMTuWThFSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Copyright © 2013 International Pharmaceutical Manufacturers Group