Industri Kecewa dengan Revisi DNI

Setelah sembilan bulan menunggu, dunia industri dikecewakan oleh revisi daftar negatif investasi yang diumumkan pemerintah baru-baru ini. Revisi DNI tersebut, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014, ternyata tidak sesuai dengan harapan kalangan industri, terutama karena pemerintah seolah memberi kesan akan membuka peluang lebih besar bagi pemodal asing.

Sebaliknya, DNI yang baru merupakan kemunduran ke arah iklim usaha yang proteksionis an tidak ramah terhadap pemodal. Revisi itu menutup sektor perdagangan ritel bagi modal sing dan membatasi secara ketat investasi di beberapa sektor, termasuk telekomunikasi, ertanian, minyak, gas, dan listrik. Memang, investasi di beberapa sektor, termasuk farmasi, iperluas, namun tidak berarti banyak. 

Di industri farmasi, misalnya, berdasarkan aturan baru, pemodal asing bisa memiliki saham aksimal 85%. Menurut International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), angka ni meningkat dari 75% sebelumnya, namun belum memenuhi keinginan pemodal asing, terutama perusahaan farmasi berbasis riset, yang menginginkan kepemilikan modal 100%. 

“Kami menginginkan kepemilikan asing hingga 100% karena sebelumnya kepemilikan asing pernah mencapai 100%. Entah karena pertimbangan apa, diubah menjadi 75% sebelum akhirnya direvisi menjadi 85%,” Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak mengatakan.

Dengan kepemilikan 100%, pemodal asing farmasi dapat meningkatkan keberadaan mereka dan memperkenalkan obat-obatan baru untuk penyakit kanker, AIDS, penyakit menular, penyakit jantung, dan berbagai penyakit lain tanpa mengkhawatirkan adanya pelanggaran HaKI. Di samping itu, tersedia pula lapangan kerja lebih luas dan informasi ilmiah terkini tentang produk dan layanan bagi pekerja kesehatan yang sejalan dengan kode etik internasional yang dianut IPMG.

Parulian menekankan bahwa IPMG sepenuhnya menyadari pentingnya perusahaan farmasi strategis di Indonesia dan di setiap negara. Saat ini, perusahaan farmasi nasional telah menguasai pasar sebesar 75% di Indonesia. Bila tujuan pembatasan 85% adalah untuk mendorong perkembangan domestik industri, jelas bahwa tujuan tersebut telah terlampaui. Sebaliknya, kenaikan porsi asing sebesar 10% menjadi 85% tidak akan mendorong bertambahnya penanaman modal asing pada sektor farmasi di masa mendatang. 

Menurut Parulian, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pun sebenarnya mendukung kepemilikan asing 100% di industri farmasi. Ia mengutip pernyataan Deputi Pengendali dan Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis, yang berharap sektor farmasi dapat menjadi industri terbuka bagi pemodal asing, terutama untuk mendorong
industri bahan baku obat. Ini karena Indonesia belum memiliki investasi bahan baku di sektor ini, katanya.

Menurut IPMG, saat ini pelaku farmasi asing sulit untuk merealisasikan rencana investasi bahan baku farmasi di Indonesia karena selain faktor pasar yang kecil dan sangat kompetitif, investasi bahan baku farmasi termasuk dalam aturan DNI, yang mengatur bahwa pelaku asing harus bekerja dengan perusahaan lokal ketika berinvestasi di Indonesia. Dengan keterbukaan tersebut, BKPM optimistis akan banyak prinsipal farmasi asing yang ingin
merealisasikan rencana investasi bahan baku farmasi di Indonesia.

Dari total struktur biaya produksi obat, komponen bahan baku obat mendominasi sekitar 30% sampai 40%. Sementara itu, sebagian besar (90%) dari bahan baku dari industri farmasi masih diimpor yang terutama didatangkan dari Cina, India, dan sisanya adalah dari Eropa dan Amerika Serikat.

Menurut Parulian, investasi pembangunan pabrik farmasi membutuhkan waktu lama sebelum menghasilkan keuntungan, yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan modal yang ditanamkan.

"Investasi industri farmasi memerlukan biaya besar, sulit untuk menemukan mitra lokal yang dapat menyuntikkan dana sebesar 25 persen dari investasi perusahaan dan menunggu dividen baru setelah beberapa tahun,” ujar Parulian. 

Di samping itu, perusahaan farmasi multinasional biasanya mempunyai kemampuan finansial yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia tanpa perlu menyertakan investor lokal. Produsen obat asing, lanjutnya, malah kesulitan mencari investor lokal yang mau diajak bekerjasama karena kekhasan investasi dalam industri farmasi.

Daftar negatif investasi untuk industri farmasi juga diperkirakan akan menghambat ekspansi industri serta menghalangi proses penggabungan dan pengambilalihan (merger and acquisition). Akibatnya, rencana akuisisi dan merger sejumlah perusahaan internasional terhambat pelaksanaannya di Indonesia. 

“Kami berharap agar peraturan penunjang Perpres juga memperhatikan hal-hal berkenaan dengan tren M&A dan konsolidasi dalam industri farmasi, sehingga memungkinkan struktur kepemilikan saham perusahaan baru tetap sama setelah merger,” kata Parulian. 
 

JKN: Jalan Panjang Menuju Indonesia Sehat
Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang telah dimulai sejak 1 Januari 2014 diharapkan membawa pengaruh positif bagi rakyat Indonesia karena dengan program JKN akses layanan kesehatan terbuka bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, sebagai mitra pemerintah IPMG mendukung sepenuhnya cita-cita ambisius tetapi mulia pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang adil dan sesuai kebutuhan rakyatnya.

Akan tetapi IPMG melihat program JKN  dirancang terfokus untuk penduduk tidak mampu yang tidak memiliki jaminan layanan kesehatan dasar. Hal ini tentu sah-sah saja. Melalui JKN, pemerintah menjamin setiap orang memperoleh pengobatan yang mereka perlukan, termasuk 60% penduduk yang sudah memiliki asuransi kesehatan atau ditanggung pemerintah/daerah. Ini termasuk masyarakat kelas menengah ke atas yang bisa dibayangkan akan memerlukan pelayanan tambahan lebih dari layanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program JKN.

Hal tersebut kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat seperti, pelayanan kesehatan seperti apa yang ditanggung oleh JKN? Apakah masyarakat bisa memilih obat-obatan, rumah sakit (kelas rumah sakit dan kelas perawatan) dan jenis perawatan yang didapatkan? Bagaimana dengan asuransi yang telah dimiliki oleh 60% penduduk Indonesia? Apakah mereka yang sudah memiliki asuransi tetap berhak mendapatkan JKN? Apakah perlindungan yang didapatkan dari JKN akan sama dengan perlindungan yang biasa mereka dapatkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab untuk memastikan bahwa JKN, yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan sesuai bagi rakyat Indonesia, dapat memenuhi fungsinya.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil, pemerintah perlu menyadari bahwa dalam menerapkan program kesehatan universal perlu kerja sama dalam hal pembiayaannya dengan pihak lain. Metode pengobatan terbaik global (global best practices) telah membuktikan bahwa kemitraan sektor publik dan swasta mutlak bagi keberhasilan inisiatif kesehatan apa pun. Pemerintah sebaiknya memasukkan asuransi tambahan atau pembiayaan bersama (co-payment), baik untuk manfaat medis maupun non-medis. Pengalaman membuktikan bahwa keterlibatan industri asuransi kesehatan penting untuk menjamin bahwa semua penduduk memperoleh layanan kesehatan yang mereka perlukan, termasuk akses ke obat-obatan dan pengobatan moderen.

Di Singapura, salah satu dari 3 negara dengan jaminan kesehatan terbaik menurut Bloomberg, kerja sama dengan sektor swasta dapat membantu pemerintah menyediakan pilihan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan dasar dengan pilihan tambahan dari perusahaan asuransi komersil. Hal ini telah diterapkan di berbagai negara termasuk Korea Selatan. Bahkan, di Taiwan dan Korea Selatan perkembangan industri asuransi komersil mendorong kemajuan industri pelayanan kesehatan, menjamin kelangsungan riset obat dan perawatan, serta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, karena ini adalah persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, pemerintah tetap harus memiliki kontrol untuk mencegah penyalahgunaan sistem.

IPMG yakin program JKN dapat lebih mendorong kemajuan industri farmasi melalui perluasan pasar untuk produk baru yang inovatif dan lebih baik guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan nasional yang semakin meningkat. Namun, IPMG juga percaya bahwa kelangsungan pertumbuhan industri farmasi di Indonesia hanya akan terjamin jika pemerintah mengintegrasikan sistem yang sehat ke dalam program JKN yang menjamin akses pasien ke produk farmasi inovatif terkini yang dibutuhkan dan tidak hanya generik.

IPMG sepenuhnya menyadari bahwa pemerintah menghadapi banyak tantangan, terutama dari sisi pembiayaan, dalam melaksanakan program JKN. Namun, tantangan dapat diminimalisir jika pemerintah bersedia berkomunikasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan sektor kesehatan, seperti asosiasi rumah sakit, asosiasi dokter, asosiasi apoteker, organisasi pasien, industri asuransi kesehatan dan industri farmasi. Dengan demikian, semua pihak memperoleh informasi lengkap sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memainkan peran masing-masing untuk mendukung pemerintah mencapai keberhasilan pelaksanaan program JKN.


Download File :
Tentang Kami
Sekapur Sirih
Tentang IPMG
Struktur Organisasi
Anggota IPMG
Index | Sekapur Sirih
» 2015
  » April
  » Juni
» 2014
  » Juni
  » Oktober
  » Desember
» 2013
  » Maret
  » Nopember
» 2012
  » Juli
  » Agustus
  » Oktober
» 2011
  » Mei
  » Juni
  » September
June 2014
SuMTuWThFSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Copyright © 2013 International Pharmaceutical Manufacturers Group