Pelaksanaan JKN di Era Jokowi
Belum setahun usia Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), kini masyarakat dihadapkan pada perdebatan tentang kemungkinan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menggantikan JKN. Bahkan, tim transisi presiden terpilih Joko Widodo mengatakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merencanakan menambah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan menyediakan anggaran tambahan Rp17 triliun untuk KIS, di samping anggaran BPJS sebesar Rp20 triliun.
 
Menurut tim transisi presiden terpilih, program KIS sesuai dengan perintah UU No 40 Tahun 2004 dan penyelenggaranya tetap BPJS Kesehatan. Hanya namanya berubah, dari JKN menjadi KIS.
 
Wacana perubahan JKN menjadi KIS muncul setelah masyarakat berjuang mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan dan setelah berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan JKN. Per 8 Agustus 2014, jumlah penduduk terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatanmencapai 126.487.166 jiwa, sementara target kepesertaan tahun 2014 adalah 121,6 juta jiwa. Dari sisi pembayaran klaim, meskipun pada awalnya masalah klaim diragukan dapat selesai tepat waktu, data terakhir menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim pada sarana kesehatan sekitar Rp16 triliun.
 
Memang, berdasarkan atas evaluasi enam bulan pelaksanaan JKN, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan 86 permasalahan dari hasil pemantauan program JKN. Salah satu masalah dalam JKN adalah tariff pelayanan kesehatan, yang dikenal dengan nama paket INA-CBGs. Masih banyak rumahsakit (RS) swasta belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan alas an tariff terlalu rendah dan dapat merugikan RS. Menurut DJSN, dari sekitar 700-an RS swasta, baru sekitar 586 yang bergabung. Padahal jika semua rumah sakit swasta bergabung, masalah antrean-yang kerap terjadi di rumah sakit pemerintah-mungkin dapat diatasi. 
 
Patut diketahui, iuran premi BPJS juga dibagi menjadi tiga kelas layanan rawat inap, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III. Untuk pegawai negeri, kelas layanan itu mengikuti golongan pangkat. Namun, pekerja non-upah alias wirausaha dapat memilih layanan dengan besaran premi berbeda. Untuk mendapatkan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, preminya Rp25.500 per bulan. Lalu, untuk kelas II sebesar Rp42.500, dan Rp59.500 per bulan untuk kelas I. Yang menjadi masalah adalah peserta akan merasa repot karena harus mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas lebih dulu sebelum dirujuk kerumah sakit.
 
Antrian panjang dan prosedur berbelit hanyalah sebagian dari permasalahan penyelenggaraan program JKN. Pemerintah sebaiknya focus memperbaiki semua kekurangan itu ketimbang sibuk mengganti nama program, yang akan memakan biaya tidak perlu. Selain itu, dari sisi undang-undang, yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), JKN adalah amanat undang-undang, sementara KIS hanyalah program pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta.
Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH, dalam diskusi public, mengatakan pelaksanaan KIS seharusnya tidak bertentangan dengan UU BPJS.
 
Menurut guru besar Universitas Indonesia ini, program kesehatan Jokowi beruntung dapat disisipkan ke dalam program pemerintah yang sudah diatur undang-undangnya. Jika KIS ingin berdiri sendiri sebagai program terpisah, Hasbullah mengatakan hal tersebut akan banyak memakan sumber daya, waktu, dan berkemungkinan tumpang tindih dengan BPJS.
Untuk membuat undang-undang baru bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Karena itu Hasbullah menyarankan agar KIS dijalankan di dalam koridor UU BPJS.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti juga menilai, KIS seharusnya tidak menggantikan JKN karena SJSN sudah diatur dalam undang-undang sejak 2014. "Seharusnya, KIS menjadi penyempurna JKN, misalnya membuat antrean lebih efisien, sehingga tidak perlu berkali-kali datang, pengadaan obat lebih cost effective, dan jangkauan lebih luas," katanya dalam Focus Group Discussion bertajuk "Masa Depan SJSN di Tangan Pemerintah Barueriode 2014-2019" di Jakarta pada 17 Agustus 2014.
 
Hal senada diungkapkan Luthfi Mardiansyah, ketua International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), organisasi nirlaba beranggotakan 24 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset, yang bergerak di Indonesia. Saat berbicara dalam acara Focus Group Discussion berjudul “Masa Depan SJSN di Tangan Pemerintah Baru Periode 2014-2019”, yang diselenggarakan IPMG pada 19 Agustus 2014, Luthfi berpendapat bahwa pemerintahan baru harus menjadikan kesehatan nasional sebagai prioritas dalam agenda program negara, sesuai dengan aspirasi terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat.
 
Janji presiden  terpilih untuk meningkatkan prasarana dasar,termasuk kesehatan, dalam kampanyenya merupakan janji politik kepada rakyat, yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, IPMG mendorong pemerintah baru melanjutkan dan meningkatkan layanan JKN sebagai upaya meningkatkan system kesehatan dan menghapuskan ketidaksetaraan dalam sektor kesehatan serta menjamin akses layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tambahnya.
 
Menurut Luthfi, pemerintah baru-yang dilantik bulan Oktober 2014-bertanggungjawab atas kegagalan atau keberhasilan reformasi kesehatan. Keberlangsungan SJSN sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah mendatang mengingat pentingnya program ini, baik bagi masyarakat maupun bagi peningkatan mutu system layanan kesehatan di Indonesia. Cita-cita meningkatkan pelayanan bermutu tinggi serta menerjemahkan prinsip umum terkait dengan peranan pemerintah menjadi tindakan nyata membutuhkan kerjasama dan upaya yang kuat di antara sector publik dan swasta.
 
Selain itu, demi tercapainya tujuan dan efektifnya pelaksanaan program JKN, pengobatan pasien juga harus menjadi prioritas. Kurangnya keampuhan obat yang digunakan dapat berdampak pada lamanya proses penyembuhan, yang pada akhirnya mengakibatkan beban biaya makin tinggi. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan keberlangsungan pembiayaan program tersebut dalam jangka panjang.
 
Selama ini, program JKN terkesan sekadar memberikan pelayanan kesehatan, bukan memberikan pengobatan terbaik untuk rakyat. Bahkan, aspek kenyamanan nyaris tidak mendapat tempat dalam program JKN.
 
Di sela-sela diskusi media, Luthfi menjelaskan, “Setiap pasien memiliki hak sama untuk sehat, termasuk hak mengakses obat efektif, bermutu tinggi dan berkhasiat. Adalah tanggung jawab penyedia layanan kesehatan untuk menghormati hak pasien tersebut dan mengenali kebutuhan pasien,yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting memastikan pasien memiliki akses pengobatan sesuai dengan kebutuhannya.”

Tentang Kami
Sekapur Sirih
Tentang IPMG
Struktur Organisasi
Anggota IPMG
Index | Sekapur Sirih
» 2015
  » April
  » Juni
» 2014
  » Juni
  » Oktober
  » Desember
» 2013
  » Maret
  » Nopember
» 2012
  » Juli
  » Agustus
  » Oktober
» 2011
  » Mei
  » Juni
  » September
October 2014
SuMTuWThFSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright © 2013 International Pharmaceutical Manufacturers Group