Peran Industri Farmasi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Praktek suap oleh perusahaan farmasi dalam rangka memuluskan penjualan produk mereka kembali mencuat menyusul laporan tribunnews.com (24 November 2014) tentang sisi gelap bisnis obat resep. Laporan itu mengutip pengakuan sejumlah mantan staf pemasaran obat resep (medrep = medical representative), yang mengatakan bahwa mayoritas dokter dan rumah sakit secara sadar menerima tawaran menjadi perpanjangan tangan perusahaan farmasi.

Kerjasama itu tidak tertuang dalam kesepakatan tertulis, namun kedua pihak wajib menaati isinya. Kalau ada dokter hanya mau menerima komisi tanpa mau meresepkan obat pesanan perusahaan farmasi bersangkutan, maka dokter tersebut akan masuk daftar hitam, demikian pengakuan para mantan staf pemasaran obat resep tersebut.

Keadaan itu sangat memrihatinkan karena membuktikan bahwa korupsi tidak terbatas di kalangan aparat pemerintah, seperti disinyalir banyak orang, melainkan melibatkan sektor swasta. Bahkan, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 40 persen kasus penyuapan -yang sedang ditangani KPK- melibatkan sektor swasta.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo dalam forum “Memberdayakan Penanganan Korupsi di Pemerintah dan Sektor Swasta” mengatakan bahwa pemerintah dan sektor swasta harus bahu-membahu memerangi suap dan gratifikasi.

“Gratifikasi adalah salah satu bentuk perangsang, tapi, jika tidak diatur, dapat menjadi perangsang negatif,” katanya dalam forum itu, yang diselenggarakan bersama KPK di Jakarta pada 26 November 2014.

Di industri farmasi, pemberian suap, atau yang sekarang terkenal dengan istilah gratifikasi, jelas dilarang. Kementerian Kesehatan, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, melarang pemberian gratifikasi berkaitan dengan pemasaran dan pengadaan produk.

Parulian Simanjuntak, direktur eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), dalam pemaparannya yang berjudul “Etika Pemasaran Farmasi” yang disampaikan di forum tersebut, mengatakan bahwa IPMG mengajak bersama segenap anggota industri farmasi bertekad menghapus praktek tak sehat itu. IPMG sendiri melarang anggotanya sudah sejak beberapa tahun melalui Kode Etik Pemasaran- nya.

Upaya bersama untuk menegakkan etika pemasaran produk farmasi tertuang dalam naskah kesepahaman  pemasaran obat beretika oleh Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Apoteker Indonesia (IAI), dan Asosiasi Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) pada Juni 2007.

Kesepakatan itu diperbarui pada 1 April 2014 oleh Kementerian Kesehatan,  KPK, dan 10 pemangku kepentingan di sektor kesehatan, yaitu IPMG (International Pharmaceutical Manufacturers Group), Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), Asosisasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), PT PHAPROS, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Persero Tbk, PT RNI, dan PT Biofarma Persero. 

“Dengan dikeluarkannya permenkes tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian kesehatan, IPMG sedang dalam proses merevisi kode etik, yang diselaraskan dengan isi peraturan yang cukup rumit tersebut. Kode etik tersebut akan mulai diberlakukan di awal tahun 2015,” jelas Parulian. 

Kode etik yang diperbarui itu akan memberikan petunjuk lebih ketat dan jelas berkenaan dengan materi promosi, prosedur dan tanggung jawab perusahaan, pelaksanaan acara dan pemberian sponsor oleh pabrik obat, medical representatives, biaya perjalanan dan entertainment, hubungan dengan praktisi kesehatan dan pemberian hadiah, pemberian contoh obat dan riset pasar, serta prosedur pengawasan pelaksanaan kode etik (pelanggaran dan pengaduan).  

Luthfi Mardiansyah, ketua IPMG, mengatakan, “Sebagai mitra pemerintah dalam  mendukung perbaikan layanan kesehatan di Indonesia, IPMG menyambut serta mendukung penuh keputusan Kementerian Kesehatan dan KPK, yang mengundang seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan untuk bersama bertekad memerangi gratifikasi yang tergolong tindakan korupsi.”

Prakarsa itu sejalan dengan prinsip IPMG dan anggotanya untuk selalu menerapkan dan menegakkan prinsip keterbukaan serta etika dan integritas tertinggi dalam menjalankan kegiatannya di Indonesia. “IPMG bertekad kuat mendukung masyarakat industri kesehatan secara ilmiah dan menaati hukum, terutama kode etik dalam praktek pemasaran. IPMG juga melihat keputusan tersebut menggambarkan niat kuat pemerintah menciptakan kedudukan setara bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan,” tambah Luthfi.

Setiap anggota IPMG terikat pada Kode Etik dalam Praktik Pemasaran Farmasi. Hal itu sangat penting untuk memastikan akses pasien untuk mendapatkan obat aman dan sangat efisien, serta meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. 

Pelaku industri kesehatan diundang tidak hanya menjadi peserta penandatanganan MoU, tapi juga untuk menunjukkan kepemimpinan kuat melalui prakarsa menerapkan prinsip anti-korupsi. Setiap anggota IPMG mendukung gagasan konstruktif tentang peran sektor usaha, pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi.
“Korupsi merupakan transaksi dua arah, yakni ada pihak pemberi dan penerima, sehingga tidak mungkin diberantas secara sepihak. Upaya ini merupakan tugas baik pemerintah maupun kalangan usaha dengan tekad penuh dalam memberantas korupsi”, kata Luthfi.

Ia menambahkan IPMG berharap bahwa setelah penandatanganan tekad memberantas korupsi tersebut, Kementerian Kesehatan mengajak semua lembaga pemangku kepentingan di sektor kesehatan, yang turut menandatangani tekad memberantas korupsi itu, segera memasyarakatkan tekad tersebut ke seluruh anggota dan karyawan masing-masing. Hal tidak kalah penting untuk dilakukan adalah menjelaskan kesepakatan itu ke lembaga profesi lain, seperti, IDI dan IAI, untuk mengingatkan dan menegaskan kembali kesepakatan tersebut.


Tentang Kami
Sekapur Sirih
Tentang IPMG
Struktur Organisasi
Anggota IPMG
Index | Sekapur Sirih
» 2015
  » April
  » Juni
» 2014
  » Juni
  » Oktober
  » Desember
» 2013
  » Maret
  » Nopember
» 2012
  » Juli
  » Agustus
  » Oktober
» 2011
  » Mei
  » Juni
  » September
December 2014
SuMTuWThFSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Copyright © 2013 International Pharmaceutical Manufacturers Group