Angin Surga Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang gencar mempromosikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 pada September 2014 dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Januari 2015.

Pada 18 Februari 2015, misalnya, BKPM mengundang pengusaha farmasi ke kantor BKPM di Jakarta untuk menjelaskan sistem baru itu, yang diharapkan dapat mempermudah pengusaha atau investor, yang akan mengurus berbagai keperluan izin di sektor farmasi.

BKPM memang perlu secara aktif meyakinkan semua pihak terkait untuk mendukung keberhasilan sistem baru itu. Ini karena berbagai tantangan, baik dari kalangan pemerintah sendiri maupun dari kalangan pengusaha. Dari sisi pemerintah, ada keengganan, terutama dari pihak pemerintah daerah, untuk melimpahkan wewenang memproses izin investasi ke BKPM. Sementara itu, kalangan pengusaha skeptis sistem baru ini akan berjalan dengan baik karena ada hal-hal yang menurut mereka lebih mendasar, yang perlu dibenahi sebelum PTSP diterapkan. 

Menurut BKPM, kehadiran PTSP akan  mempersingkat birokrasi terkait proses izin investasi. Birokrasi pelayanan yang berbelit-belit membuat investor tidak mudah berusaha di Indonesia. Laporan Global Competitiveness Report 2012-2013 menunjukkan, inefficient government bureaucracy di Indonesia tertinggi dalam daya saing bisnis. Bobotnya, 15,4 persen lebih besar dari masalah korupsi (14,2 persen) serta infrastruktur (8,7 persen). Akibatnya, Indonesia hanya menempati posisi ke-50 dari 144 negara pada 2013, sedangkan Malaysia di posisi ke-25, Thailand ke-38, Cina ke-29, Jepang ke-10, dan Singapura ke-2.

Sebagai salah satu upaya mempersingkat birokrasi, investor tidak perlu keluar masuk kementerian/lembaga untuk mengurus izin, melainkan cukup datang ke BKPM dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan ke front office. Oleh front office, dokumen itu diteruskan ke back office, yang terdiri atas perwakilan kementerian, tempat para petugas penghubung akan memproses semua dokumen permohonan izin investasi. Tercatat sudah 22 kementerian/lembaga mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala BKPM, sekaligus menugaskan pejabatnya pada PTSP Pusat. PTSP juga memangkas waktu perizinan, dari 672 hari menjadi 152 hari. 
 
Untuk mendukung tranparansi pelayanan perizinan, di PTSP Pusat telah dibangun layanan monitoring secara online, yang dapat dimanfaatkan investor untuk memantau perkembangan permohonan perizinan yang diajukan dan memastikan tenggat penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP (standard operating procedure) yang ditetapkan.
 
Menurut Jokowi, keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan diresmikannya PTSP, Jokowi berharap sasaran pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, dari 5,1 persen menjadi 5,6-5,8 persen. Menurut Jokowi, keberadaan PTSP hanya merupakan langkah awal. Langkah berikutnya adalah menyederhanakan proses perizinan, sehingga tidak terlalu ruwet. 

Tugas lain BKPM adalah memangkas jumlah perizinan yang memungkinkan untuk mempermudah investasi. BKPM merekomendasikan penyederhanaan perizinan pertanahan/izin lokasi di sejumlah kementerian. Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, selama ini perizinan pertanahan/izin lokasi memakan waktu 260 hari. Dengan usulan rekomendasi tersebut izin lokasi dapat dipangkas menjadi 90 hari. Terkait hal ini, BKPM telah mengusulkan rekomendasi perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.

Selain itu, BKPM juga akan terus mendampingi kesiapan daerah untuk menerapkan sistem yang sama di masing-masing daerah. Salah satunya dengan terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Upaya ini ditempuh agar perizinan yang menjadi kewenangan daerah dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah seperti halnya PTSP Pusat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Perpres No. 97/2014 bahwa PTSP daerah sudah harus terbentuk pada akhir 2015. 
 
Sistem PTSP Daerah hampir sama seperti yang diterapkan di PTSP Pusat. Namun, penerapan PTSP Daerah masih terkendala beberapa masalah, seperti ketersediaan SDM dan peralatan yang belum maksimal. Jaringan sebagai penghubung antara PTSP Pusat dan Daerah masih sangat tergantung pada provider di setiap daerah. 
 
Pratito Soeharyo, direktur pemberdayaan usaha BKPM, mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh BKPM adalah keengganan daerah bergabung dengan PTSP. Dalam paparan di pertemuan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) pada 24 Februari 2015, ia mengatakan bahwa dari 416 kabupaten, baru 226 yang bersedia bergabung dengan PTSP.
 
Sumber daya manusia juga juga menjadi kendala, terutama dalam hal ketersediaan penghubung (LO) untuk menangani back office. “LO harus mampu menjawab semua pertanyaan investor. Oleh karena itu, kami terus melakukan pelatihan untuk LO,” jelas Pratito. Saat menjawab pertanyaan IPMG, Pratito menjamin keamanan sistem data calon investor berkaitan dengan sistem pemantauan online.
 
Mencermati berbagai upaya BKPM di atas, sistem PTSP memang sangat menjanjikan, termasuk bagi industri farmasi. Dengan sistem baru ini, BKPM menjanjikan proses sertifikasi CPOB menjadi 84 hari (kurang dari tiga bulan), dibandingkan dengan sebelumnya, yang memakan waktu sangat lama, yakni 2-3 tahun. Hal ini juga ditegaskan oleh Dra. Rita Endang, Kepala PIOM, yang mengatakan bahwa penerbitan sertifikasi CPOB oleh Badan POM tidak lagi memakan waktu lama.
 
“Kami tentu menyambut baik sistem PTSP ini, yang memiliki cita-cita menyederhanakan proses perijinan bagi para investor. Namun, perlu diperhatikan secara teknis, di mana proses perijinan dilakukan melalui BKPM, yang justru menambah satu mata rantai dalam alur perijinan. Hal ini dikhawatirkan justru akan membuat cita-cita awal sistem PTSP tidak tercapai,” Parulian Simanjuntak direktur eksekutif IPMG, mengatakan dalam pertemuan sosialisasi di Kantor BKPM, Februari lalu, 
 
Pertanyaan besar bagi industri farmasi adalah apakah hal ini akan diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan POM, seperti halnya proses sertifikasi CPOB, yang telah diatur secara jelas dalam perka tersebut. Dengan demikian ada kepastian hukum dalam penerapan proses perijinan. 



Tentang Kami
Sekapur Sirih
Tentang IPMG
Struktur Organisasi
Anggota IPMG
Index | Sekapur Sirih
» 2015
  » April
  » Juni
» 2014
  » Juni
  » Oktober
  » Desember
» 2013
  » Maret
  » Nopember
» 2012
  » Juli
  » Agustus
  » Oktober
» 2011
  » Mei
  » Juni
  » September
April 2015
SuMTuWThFSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright © 2013 International Pharmaceutical Manufacturers Group