Kehalalan Obat dan Vaksin: Mengutamakan Keselamatan
Status kejadian luar biasa (KLB) ditetapkan di Padang, Sumatera Barat, Februari lalu akibat merebaknya penyakit difteri. Ada 62 orang yang dicurigai terinfeksi, 6 orang positif menderita difteri, dan 1 pasien meninggal. Akibat kasus yang baru pertama kali terjadi di provinsi itu, imunisasi ulang harus dilakukan agar penyebaran penyakit tersebut tak meluas.

Penyakit atau kematian yang disebabkan imunisasi tidak lengkap atau bahkan tidak diberikan sama sekali tidak hanya terjadi di Padang. Ini sudah terbukti dengan adanya tiga wabah penyakit besar yang pernah menyerang anak-anak Indonesia.

Dalam kurun 2005-2006, ada wabah polio di Sukabumi serta Madura, dengan total (korban) hampir 351 anak, dan 305 kasus lumpuh permanen. Kedua, difteri di Jawa Timur (2009-2011), di mana tercatat lebih dari 1.200 anak dirawat akibat serangan difteri, dan yang meninggal 120 anak. Wabah campak di Jawa Tengah dan Jawa Barat (2009-2011) menelan korban sebanyak 5.000 anak, dan 16 di antaranya meninggal.

"Setelah dicek, ternyata 30 persen dari mereka tidak mendapatkan imunisasi sama sekali dan 40 persen mendapatkan imunisasi namun tidak lengkap," ungkap pakar tumbuh kembang anak, Dr dr Soedjatmiko, SpA(K). (detik.com, 9 Mei 2015)

Data juga menunjukkan bahwa di Indonesia 1 bayi (usia 0-12 bulan) meninggal setiap 35 menit dan 1 balita (0-60 bulan) meninggal setiap 12 menit, padahal setiap tahun ada sekitar 4,6 juta-5,5 juta kelahiran. Salah satu penyebab angka kematian yang tinggi ini adalah karena orang tidak peduli pada imunisasi.

Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa anak perlu mendapatkan imunisasi lengkap. Namun, kesadaran untuk memberikan imunisasi pada anak tidak begitu memuaskan di Indonesia. Padahal, imunisasi telah dilakukan sejak tahun 1798, ketika ilmuwan menemukan vaksin pertama yang digunakan manusia, yaitu cacar. Beberapa penyakit yang terbukti dapat dicegah dengan imunisasi antara lain polio, difteri, campak, tetanus, pertussis (batuk terus-menerus), dan hepatitis B.

Salah satu penyebab yang diduga mendasari hal ini adalah keraguan masyarakat terhadap keamanan vaksin yang digunakan, khususnya berkaitan dengan masalah ideologi mengenai kandungan vaksin dan pertimbangan halal atau haramnya, kata dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan anggota Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. (Kompas, 5 Maret 2015) 

Masalah kehalalan obat dan vaksin memang masalah besar bagi penduduk Indonesia, yang mayoritas beragama Islam. Perdebatan tentang masalah ini semakin hangat setelah Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan Undang-undang Jaminan Produk Halal pada September 2014. UU tersebut mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu pada produk. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat, baik halal atau tidak halal, akan dikenakan sanksi administratif.

Tak semua vaksin menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Tapi jika memang ada, kandungan tersebut telah melalui proses ekstraksi sehingga hanya diambil senyawa spesifiknya saja. Kandungan haramnya, menurut Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek, tidak digunakan utuh di dalam vaksin. Menkes Nila mengatakan sebaiknya orang melihat sisi manfaat vaksin. Jika masyarakat menolak divaksin karena isu kehalalan tersebut maka dampak negatifnya bisa besar, seperti KLB akibat difteri di Sumatera Barat, yang menyebabkan program vaksinasi harus diulang dan menimbulkan biaya ekonomi yang luar biasa besar serta kematian, yang sebenarnya bisa dicegah. Sebagai catatan, negara harus mengucurkan dana Rp15 milyar untuk pengadaan vaksin bagi sekitar 700.000 anak balita dan 7-10 tahun. Dana itu belum termasuk biaya operasional dari pemerintah daerah. Total biaya imunisasi ulang di Sumatera Barat diperkirakan Rp30 milyar.

Dalam lokakarya RUU Jaminan Produk Halal terhadap Akses Vaksin dan Obat Serta Ancaman Bagi Kesehatan Masyarakat, yang diselengarakan pada 4 Juni 2012 dan 10 September 2012 oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, para pakar di bidang ilmu farmasi, kesehatan masyarakat, dan agama Islam serta key stakeholders dari berbagai latar belakang, termasuk Kementerian Agama, membahas secara komprehensif masalah halal/haram obat dan vaksin menurut ketentuan agama Islam.
 
Para pakar yang menjadi narasumber adalah Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH, ahli kebijakan kesehatan, guru besar FKM UI, sebagai ketua penyelenggara; Prof. Dr. Nasaruddin Umar, ahli tafsir, guru besar Universitas Islam Jakarta, yang juga wakil Menteri Agama; Prof. dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, ahli ekonomi kesehatan, guru besar ilmu kesehatan masyarakat, FK UGM, Yogyakarta, yang juga wakil Menteri Kesehatan; Prof. drs. Umar Anggara Jenie, Apt, MSc, PhD, ahli kimia medisinal, guru besar Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta; Dr. Lahouari Belgharbi, ilmuwan WHO, Department of Vaccines Immunization and Biologicals [IVB], Quality Safety and Standards [QSS]; dan Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D., direktur jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Para pakar tersebut secara umum sepakat bahwa masalah kehalalan obat dan vaksin harus ditangani secara serius dan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang ada karena bersifat strategis sehingga menentukan perlakuan dunia terhadap Indonesia. Lebih dari itu, karena masalah kesehatan menyangkut keamanan dan keselamatan publik, dampak masalah kehalalan obat dan vaksin dapat mengimbas secara langsung ke seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, pendidikan.

Pengaturan obat dan vaksin yang tidak mempertimbangkan masalah kesehatan masyarakat, seperti yang dilakukan Nigeria dan Sudan, telah terbukti menyebabkan merebaknya wabah beberapa penyakit menular, termasuk penyakit yang telah tereradikasi di hampir seluruh dunia, seperti poliomyelitis (polio).

Kenyataannya, pada 2005 terjadi KLB lumpuh layu di Sukabumi dan 15 dari 17 kasus tersebut positif disebabkan oleh virus polio yang sama dengan strain virus polio yang merebak di Arab Saudi dan Sudan. Padahal, sejak 1995, Indonesia telah dinyatakan bebas dari polio.Sukabumi dikenal cukup banyak mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi dan merupakan satu dari sangat sedikit daerah yang tingkat vaksinasi polionya kurang dari rata-rata nasional karena resistensi dari sebagian (kecil) anggota masyarakat.KLB tersebut tidak sampai meluas karena Pemerintah cepat melakukan imunisasi polio terhadap 5,2 juta balita di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Menurut para pakar tersebut, obat dan vaksin berbeda dari produk konsumsi lain. Sebab, (a) hanya dikonsumsi dalam keadaan darurat, (b) konsumen sebenarnya tak menginginkannya—mereka terpaksa, dan [c] dikonsumsi secara tidak berlebihan (sesuai ketentuan Surah Al Baqarah Ayat 173).] 

Mereka juga sependapat bahwa sangatlah tidak bertanggung jawab kalau ada negara bersikukuh mempermasalahkan jaminan produk halal untuk obat dan vaksin, padahal negara tersebut tidak memiliki kapasitas atau pengalaman dalam memproduksi obat dan vaksin dalam kuantitas yang cukup untuk seluruh populasi di semua negara Islam. Terlebih, negara-negara OKI, termasuk Arab Saudi, telah menerima fatwa Majelis Fikih Islam pada 2005 bahwa vaksin polio―dan, dengan demikian, juga obat dan vaksin lain yang pernah bersinggungan dengan babi―adalah halal. 

Loka karya itu juga mengungkapkan bahwa di tingkat internasional, kontroversi tentang kehalalan suatu obat—dalam hal ini vaksin yang pernah bersinggungan dengan bahan yang berasal dari babi—berawal pada 2007, ketika Indonesia dan Malaysia coba mempromosikan “konsep vaksin halal” pada Konferensi Menteri Kesehatan Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Konsep tersebut langsung ditolak oleh negara-negara dari Timur Tengah, yaitu Arab Saudi (ranah kelahiran agama Islam) dan Kuwait, serta Turki. Delegasi ketiga negara tersebut mengemukakan hal-hal berikut yang harus dipertimbangkan: 
1. Jangan mencampur-adukkan isu kesehatan dengan doktrin agama. 
2. Sangatlah tidak bertanggung jawab kalau Indonesia dan Malaysia memaksakan masalah kehalalan, sementara kedua negara itu tak punya kapasitas atau pengalaman untuk memproduksi vaksin dalam kuantitas yang cukup untuk seluruh populasi di semua negara Islam. 
3. Pernyataan tentang vaksin “halal” akan mengganggu perencanaan matang yang telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan keamanan seluruh jamaah haji, karena hal itu dapat menimbulkan kebingungan terhadap keharusan vaksinasi bagi mereka yang akan berhaji. 
4. Istilah vaksin halal akan memberikan pesan yang salah bahwa semua vaksin “non-halal” adalah tidak aman, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya imunisasi dan, pada akhirnya, terhadap kesehatan populasi di negara-negara Islam serta produsen vaksin di negara-negara Islam lainnya. 

Sementara itu, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, H.M. Hamdan Rasyid, mengatakan bahwa imunisasi dan vaksin dan vaksinasi dalam sudut pandang Islam pada dasarnya dibolehkan, untuk mencegah terjadinya penyakit. Apabila penggunaan vaksin yang mengandung atau bersinggungan dengan unsur yang diharamkan, maka hukumnya haram. Namun, ada pengecualian. Jika vaksin halal belum ditemukan, vaksin yang disebut haram dapat digunakan terkait dengan adanya kebutuhan mendesak, misalnya, kebutuhan untuk menunaikan kewajiban ibadah haji, lanjutnya.

MUI juga menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, penggunaan obat yang belum halal boleh dilakukan, selama belum ditemukan obat yang halal.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG)  Luthfi Mardiansyah  mengatakan terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta instansi terkait guna memastikan penerapan UU JPH tidak mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

“Seperti vaksin, yang saat ini belum dikategorikan sebagai produk halal. Jangan sampai pada masa mendatang, banyak produk farmasi yang tidak bisa dijual,” tuturnya. “Hanya Indonesia yang mempunyai undang-undang semacam ini, akan sangat menyulitkan nantinya,” tambahnya. 

Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak menegaskan bahwa IPMG mendukung semangat UU JPH, yang bertujuan melindungi konsumen. Namun, ia mengingatkan bahwa UU itu akan sulit diterapkan di industri farmasi karena bahan bakunya berasal dari berbagai sumber. Menurut Ketua IPMG Luthfi Mardiansyah, 90 persen bahan baku obat masih harus didatangkan dari luar negeri. Oleh karena itu, sulit bagi pemerintah untuk mengaudit produser berkaitan dengan satus halal produk mereka karena ini berarti pemerintah harus mengunjungi semua negara penghasil bahan baku, tambah Parulian.

Oleh karena itu, Parulian mengusulkan agar pemerintah merevisi UU JPH dan mengecualikan industri farmasi dari UU tersebut. Jika tidak, ia khawatir perusahaan farmasi tidak akan memproduksi obat di Indonesia karena ancaman sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU tersebut. Pada akhirnya, ketersediaan obat di Indobnesia akan terpengaruh, lanjutnya.

Alih-alih melanjutkan perdebatan yang nampaknya tidak berujung ini, pemerintah sebaiknya mendorong penelitian untuk mencari pengganti bahan baku obat dan vaksin, yang selama ini dianggap tidak halal, dengan memberikan insentif kepada perusahaan farmasi agar mereka “tidak berlindung” di balik isu kedaruratan seperti dituduhkan selama ini.

Sebelum pengganti bahan baku yang halal ditemukan, vaksin dan obat yang disebut haram dapat digunakan dalam keadaan mendesak, seperti ditegaskan oleh MUI, demi kesehatan dan keselamatan masyarakat karena untuk tujuan itulah obat dan vaksin dibuat. 

Tentang Kami
Sekapur Sirih
Tentang IPMG
Struktur Organisasi
Anggota IPMG
Index | Sekapur Sirih
» 2015
  » April
  » Juni
» 2014
  » Juni
  » Oktober
  » Desember
» 2013
  » Maret
  » Nopember
» 2012
  » Juli
  » Agustus
  » Oktober
» 2011
  » Mei
  » Juni
  » September
June 2015
SuMTuWThFSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright © 2013 International Pharmaceutical Manufacturers Group